Urus Sertifikat Bisa di Mall, Begini Prosedur Terbarunya
Mengurus sertifikat tanah selama ini identik dengan antre panjang di Kantor Pertanahan (Kantah). Padahal sekarang, urus sertifikat bisa di mall lewat konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menghadirkan loket Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam satu lokasi bersama instansi pemerintah lainnya.
Konsep ini bukan sekadar tren sesaat. Beberapa kota seperti Kota Tangerang, Pekalongan, hingga Jakarta Timur (PGC) telah menerapkannya secara permanen sebagai bagian dari layanan terpadu satu pintu. Lantas apa saja layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik ini? Berikut informasinya.
Apa Itu Mal Pelayanan Publik (MPP)?
MPP adalah konsep pelayanan publik yang menggabungkan berbagai loket instansi, mulai dari Dukcapil, Bapenda, Samsat, hingga ATR/BPN dalam satu gedung, sering kali memanfaatkan ruang di pusat perbelanjaan atau gedung pemerintah yang mudah dijangkau masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak perlu bolak-balik ke banyak kantor untuk mengurus dokumen yang berbeda-beda.
Contohnya, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang, loket ATR/BPN tersedia setiap Senin dan Kamis pukul 08.00–15.00 WIB. Warga bisa langsung berkonsultasi soal sertifikat warisan, balik nama, hingga cek berkas, sebelum lanjut ke loket Dukcapil untuk urusan lain di hari yang sama.
Baca Juga: BPN Batasi Antrean Ukur Tanah Maksimal 7 Hari Kerja, Ini Faktanya
Jenis Layanan Pertanahan yang Tersedia di MPP
Tidak semua urusan sertifikat tanah bisa tuntas sepenuhnya di MPP, namun sejumlah layanan berikut umumnya sudah tersedia:
1. Konsultasi dan Informasi Pertanahan
Loket ATR/BPN di MPP melayani konsultasi awal, seperti syarat dokumen untuk balik nama sertifikat warisan, pengecekan status tanah, hingga arahan proses lanjutan yang harus ditempuh di Kantor Pertanahan.
2. Pendaftaran Berkas Roya
Penghapusan hak tanggungan karena kredit atau utang atas tanah sudah lunas dapat didaftarkan melalui loket MPP, seperti yang tersedia di MPP PGC Jakarta Timur.
3. Peningkatan Hak (HGB ke SHM)
Perubahan status tanah dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (SHM) bisa diproses lewat jalur ini, termasuk untuk kategori rumah sederhana.
4. Peralihan Hak karena Waris
Pengurusan balik nama sertifikat akibat pemilik sebelumnya meninggal dunia dapat dikonsultasikan dan diajukan berkasnya di MPP, lengkap dengan pengecekan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan ahli waris.
5. Pengecekan Plot Tanah dan Informasi Agraria
Masyarakat bisa memastikan legalitas dan status tanah secara digital melalui layanan ini, sebelum melanjutkan transaksi jual beli atau pengajuan kredit.
6. Penerimaan Berkas dan Pengambilan Produk
MPP juga berfungsi sebagai titik penerimaan dokumen awal sekaligus lokasi pengambilan sertifikat yang telah selesai diproses, sehingga masyarakat tidak perlu kembali ke Kantah hanya untuk mengambil dokumen.
Baca Juga: Apa Itu Tanah Wakaf? Pengertian, Dasar Hukum, dan Ketentuannya
Syarat Umum Mengurus Sertifikat di MPP
Karena setiap jenis layanan memiliki kelengkapan dokumen yang berbeda, berikut syarat umum yang biasanya perlu disiapkan:
- KTP dan Kartu Keluarga (KK) pemohon
- Sertifikat tanah asli (untuk pengecekan atau peningkatan hak)
- Surat keterangan waris atau akta pembagian waris (untuk peralihan hak karena warisan)
- Bukti pelunasan kredit dari bank (untuk pendaftaran roya)
- Surat kuasa, jika diwakilkan
- Dokumen pendukung lain sesuai arahan petugas loket saat konsultasi awal
Petugas ATR/BPN di MPP akan memeriksa kelengkapan dokumen sejak awal, sehingga potensi berkas ditolak di Kantor Pertanahan bisa diminimalkan.
Kelebihan Mengurus Sertifikat Lewat MPP
- Satu lokasi, banyak urusan. Selesai konsultasi di loket ATR/BPN, warga bisa langsung lanjut ke loket Dukcapil, Bapenda, atau instansi lain di gedung yang sama.
- Informasi lebih pasti sejak awal. Petugas menjelaskan detail dokumen yang dibutuhkan sebelum berkas diajukan ke Kantah, sehingga meminimalkan bolak-balik.
- Lebih nyaman dan mudah diakses. Lokasi MPP umumnya berada di pusat kota atau area publik yang ramai dikunjungi, sehingga lebih mudah dijangkau dibanding kantor pertanahan yang kadang berada di lokasi terpisah.
- Mengurangi peluang praktik calo. Dengan alur dan informasi yang jelas dari petugas resmi, masyarakat bisa mengurus dokumen sendiri tanpa perantara.
Batasan Layanan di MPP
Penting dipahami, loket ATR/BPN di MPP pada umumnya berfungsi sebagai titik konsultasi, penerimaan berkas awal, dan pengambilan produk, bukan tempat penyelesaian seluruh proses sertifikasi. Untuk verifikasi teknis, pengukuran lapangan, hingga penerbitan sertifikat, prosesnya tetap dilakukan oleh Kantor Pertanahan terkait. Karena itu, jenis layanan dan jam operasional bisa berbeda antarwilayah, sehingga sebaiknya cek jadwal loket ATR/BPN di MPP kota Anda sebelum berkunjung.
Cara Memanfaatkan Layanan Sertifikat di Mall
- Cek jadwal dan lokasi MPP terdekat melalui website resmi Pemerintah Daerah setempat atau akun media sosial ATR/BPN wilayah Anda.
- Siapkan dokumen dasar seperti KTP, KK, dan sertifikat tanah (jika ada).
- Datang pada jam operasional loket ATR/BPN, biasanya beberapa hari tertentu dalam sepekan.
- Konsultasikan kebutuhan Anda ke petugas untuk memastikan dokumen sudah lengkap dan benar.
- Ajukan berkas sesuai arahan petugas, lalu simpan bukti tanda terima untuk proses lanjutan atau pengambilan produk.
Kehadiran layanan ATR/BPN di Mal Pelayanan Publik menjawab kebutuhan masyarakat akan proses pengurusan sertifikat tanah yang lebih praktis dan transparan. Meski tidak semua tahapan bisa selesai di satu tempat, konsultasi awal yang jelas di MPP membantu masyarakat menyiapkan dokumen dengan tepat sebelum melanjutkan proses ke Kantor Pertanahan. Bagi yang berencana membeli, menjual, atau mewariskan properti, memanfaatkan layanan ini bisa jadi langkah awal yang lebih hemat waktu.
Baca Juga: Ini Penyebab Tanah Wakaf Belum Bersertifikat dan Solusinya!
FAQ
Q: Apakah semua jenis sertifikat tanah bisa diurus di MPP?
A: Tidak semua. Layanan yang tersedia biasanya terbatas pada konsultasi, pendaftaran roya, peningkatan hak, peralihan hak waris, pengecekan status tanah, serta penerimaan dan pengambilan berkas. Proses teknis seperti pengukuran tetap dilakukan di Kantor Pertanahan.
Q: Apakah layanan ATR/BPN di MPP dikenakan biaya?
A: Biaya mengikuti ketentuan resmi layanan pertanahan yang berlaku, sama seperti jika mengurus langsung di Kantor Pertanahan. Sebaiknya tanyakan rincian biaya kepada petugas loket saat konsultasi.
Q: Bagaimana cara mengetahui jam operasional loket ATR/BPN di MPP kota saya?
Jadwal dapat berbeda di setiap daerah. Informasi terbaru biasanya diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kota/Kabupaten setempat atau kanal informasi resmi Kementerian ATR/BPN.
