Petok D: Definisi, Cara Mengubahnya ke SHM, dan Biaya
Bagi yang pernah membeli atau mewarisi tanah di daerah, istilah petok D hampir pasti pernah terdengar. Dokumen ini sering dianggap sama dengan sertifikat, padahal keduanya sangat berbeda. Sebenarnya, petok D adalah bukti administrasi tanah dari sistem pertanahan lama, yang dulu dipakai desa untuk mencatat bidang tanah beserta kewajiban pajaknya.
Artikel ini membahas arti petok D, status hukumnya saat ini, cara mengubahnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), dan komponen biaya yang perlu disiapkan.
Apa Itu Petok D
Secara sederhana, petok D adalah catatan atau tanda bukti administrasi atas tanah yang dikelola di tingkat desa. Fungsinya mencatat data bidang tanah dan pajak yang harus dibayar pemiliknya.
Peran petok D berubah seiring waktu. Menurut buku Property Top Secret: Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri 4.0 karya Iswi Hariyani dkk., sebelum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku pada 24 Desember 1960, petok D menjadi salah satu bukti kepemilikan tanah di Indonesia. Kedudukannya waktu itu dianggap setara dengan sertifikat.
Setelah 1961, fungsinya bergeser. Surat petok D yang terbit sesudah masa itu lebih berperan sebagai bukti pembayaran pajak tanah ke kantor pendapatan daerah, bukan lagi bukti kepemilikan.
Baca Juga: Harga Tanah 1 Hektar Berapa? Ternyata Segini
Apakah Petok D Masih Berlaku?
Dokumen petok D masih bisa ditemukan sebagai berkas lama yang berkaitan dengan tanah. Namun, statusnya bukan sertifikat hak atas tanah. Dalam pendaftaran tanah, dokumen lama seperti ini hanya menjadi salah satu alat pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan.
Ada ketentuan penting soal batas waktunya. PP Nomor 18 Tahun 2021 memberi jangka waktu lima tahun sejak aturan tersebut berlaku bagi pemilik tanah bekas milik adat untuk mendaftarkan tanahnya. Karena itu, mulai Februari 2026, surat petok D tidak lagi berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah secara mandiri. Dokumen ini hanya menjadi petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.
Jika Anda masih memegang petok D, sebaiknya segera mengurus peningkatan statusnya menjadi SHM agar kepemilikan tanah punya kekuatan hukum yang jelas.
Baca Juga: Girik, Letter C dan Petok D Tidak Berlaku Lagi di Tahun 2026?
Cara Mengubah Petok D ke SHM
Tata cara dan persyaratan mengubah petok D ke SHM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Prosesnya dimulai dari kantor kelurahan atau desa, lalu dilanjutkan ke kantor ATR/BPN setempat.
1. Mengurus Berkas di Kantor Kelurahan atau Desa
Di tahap awal, Anda perlu menyiapkan surat keterangan tanah tidak sengketa yang ditandatangani pejabat terkait. Sebaiknya pejabat RT, RW, dan tokoh masyarakat setempat ikut dilibatkan dalam penandatanganan.
Selain itu, Anda juga perlu mengurus dua dokumen berikut:
- Riwayat tanah
- Surat keterangan penguasaan tanah
2. Mengajukan Pendaftaran ke Kantor ATR/BPN
Setelah berkas dari kelurahan atau desa lengkap, datangi kantor ATR/BPN setempat untuk mendaftarkan tanah. Tahapannya sebagai berikut:
- Serahkan dokumen kepada petugas loket.
- Petugas memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut.
- Petugas melakukan survei lokasi dan mengukur tanah sesuai batas yang tercantum dalam surat petok D.
- Hasil pengukuran dipakai untuk menyusun surat ukur, yang diterbitkan kantor pertanahan dan ditandatangani pejabat berwenang, seperti seksi pengukuran dan pemetaan BPN.
- Pengumuman data yuridis dilakukan selama 60 hari di kantor kelurahan atau balai desa dan di kantor BPN.
- Pemohon membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum sertifikat terbit. Besarannya ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas tanah.
- Pejabat berwenang menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberian hak atas tanah. SK ini belum berupa sertifikat final, karena proses penerbitan sertifikat masih berjalan di Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi.
Agar pengukuran berjalan lancar, tandai batas tanah dengan patok sebelum petugas datang. Setelah semua tahap selesai, Anda tinggal menunggu sertifikat terbit sehingga petok D resmi berubah menjadi SHM.
Baca Juga: Cara Gadai Sertifikat Tanah Atas Nama Orang Lain
Biaya Mengubah Petok D ke SHM
Biaya mengurus petok D ke SHM bergantung pada luas tanah. Komponen biaya yang umumnya muncul adalah:
- Tarif ukur
- Tarif panitia penilai A
- Biaya pelayanan pendaftaran tanah
- Biaya administrasi
- Biaya petugas ukur
- Biaya sertifikasi tanah
Rumus Biaya Pengukuran Tanah (TU)
Untuk tanah dengan luas di bawah 10 hektare (10.000 meter persegi), biaya pengukuran dihitung dengan rumus:
TU = (L/500 × HSBKpa) + Rp100.000
Keterangan: L adalah luas tanah, dan HSBKpa adalah harga satuan biaya khusus kegiatan pengukuran.
Rumus Biaya Panitia Penilai A (TPA)
Biaya panitia penilai A dihitung dengan rumus:
TPA = (L/500 × HSBKpa) + Rp350.000
Keterangan: L adalah luas tanah, dan HSBKpa pada rumus ini adalah harga satuan biaya khusus panitia penilai A.
Nilai HSBKpa dapat berbeda di tiap daerah, jadi pastikan Anda menanyakan angka terbaru ke kantor ATR/BPN setempat sebelum menghitung perkiraan biaya.
Singkatnya, petok D adalah dokumen administrasi tanah era lama yang kini tidak lagi bisa berdiri sendiri sebagai bukti hak atas tanah. Agar status tanah aman secara hukum,
segera urus peningkatan petok D menjadi SHM melalui kelurahan atau desa, lalu kantor ATR/BPN, dan siapkan biayanya sesuai luas tanah.
Jika Anda ingin menjual atau membeli properti dengan legalitas yang jelas dan proses yang tenang, percayakan kebutuhan Anda kepada REMAX. Agen properti REMAX siap mendampingi Anda dari awal hingga transaksi selesai, jadi jual dan beli properti Anda melalui REMAX sekarang.
