Berapa Denda Keterlambatan Bayar PBB? Ternyata Segini!

Intan DwiyantiDiperbaharui 03 Dec 2025, 09.33 WIB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kewajiban penting bagi setiap pemilik properti di Indonesia. Namun, banyak orang masih mengabaikan batas waktu pembayarannya sehingga menimbulkan konsekuensi serius. Denda keterlambatan bayar PBB dapat berdampak besar pada kondisi finansial, terutama jika dibiarkan menumpuk selama bertahun-tahun.

Kapan Batas Waktu Pembayaran PBB?

Batas waktu pembayaran ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Umumnya, jatuh tempo adalah enam bulan setelah SPPT diterbitkan, namun tiap daerah bisa memiliki aturan berbeda. Apakah Anda tinggal di rumah di Jakarta Selatan atau mungkin memiliki investasi berupa rumah di Surabaya, batas waktu tetap wajib diperhatikan agar tidak terkena denda keterlambatan bayar PBB.

Sanksi Jika Tidak Bayar PBB Tepat Waktu

Ketika Anda melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka akan muncul berbagai sanksi. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Denda Keterlambatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, denda keterlambatan bayar PBB dihitung sebesar 2% per bulan dari total PBB terutang, dengan batas maksimal 24 bulan.

Contoh perhitungan:

Jika PBB Anda Rp1.000.000 dan terlambat 3 bulan:

Rp1.000.000 × 2% × 3 = Rp60.000

Total pembayaran menjadi Rp1.060.000.

Denda ini terlihat kecil, tetapi bila dibiarkan bertahun-tahun akan menumpuk dan membengkak.

2. Penagihan dengan Surat Teguran

Jika denda tidak segera dibayar, Pemerintah Daerah akan mengirimkan Surat Teguran yang mewajibkan Anda melunasi PBB beserta dendanya dalam waktu tertentu.

3. Pemasangan Plang Tunggakan

Sebagai langkah penegakan aturan, Pemerintah Daerah dapat memasang plang bertuliskan “Tunggakan PBB” di depan properti. Hal ini tentu bisa menurunkan citra dan kenyamanan lingkungan.

4. Penyitaan dan Lelang Aset

Jika tunggakan sudah berlangsung lama dan tidak ada upaya menyelesaikannya, pemerintah berhak melakukan penyitaan. Dalam tahap berikutnya, aset bisa dilelang melalui KPKNL. Risiko ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Anda yang memiliki aset bernilai tinggi seperti rumah di Jakarta Pusat atau rumah di BSD.

5. Larangan Mengurus Dokumen Resmi

Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan dapat ditolak pengajuan dokumen seperti IMB, sertifikat tanah, atau perubahan kepemilikan properti. Ini bisa sangat menghambat proses renovasi atau penjualan properti.

6. Masalah Hukum

Dalam kasus ekstrem, wajib pajak dapat menghadapi masalah hukum jika dianggap menghindari pembayaran pajak secara sengaja. Meski jarang terjadi, tetap penting untuk memahami bahwa kewajiban pajak memiliki dasar hukum yang kuat.

Risiko Jangka Panjang Telat Bayar PBB

Denda keterlambatan bayar PBB yang menumpuk bertahun-tahun dapat menyebabkan kerugian besar. Berikut simulasi dampaknya:

Telat 5 tahun:

Rp1.000.000 × 2% × 60 bulan = Rp1.200.000

Telat 10 tahun:

Rp1.000.000 × 2% × 120 bulan = Rp2.400.000

Telat 20 tahun:

Rp1.000.000 × 2% × 240 bulan = Rp4.800.000

Bayangkan jika Anda memiliki properti bernilai tinggi seperti rumah di Jakarta Pusat atau investasi jangka panjang seperti rumah kos atau ruko, kerugian bisa menjadi sangat besar.

Ingin beli atau sewa properti di Jawa Timur? Anda bisa cek di sini: Rumah di Jawa Timur

Cara Menghindari Sanksi Keterlambatan

Agar tidak terkena denda keterlambatan bayar PBB, lakukan langkah-langkah berikut:

Cek SPPT dan catat tanggal jatuh tempo setiap tahun.
Gunakan layanan pembayaran online seperti mobile banking, marketplace, maupun aplikasi resmi pemerintah.
Lunasi PBB lebih awal agar tidak menumpuk.
Konsultasikan masalah finansial ke kantor pajak daerah jika Anda mengalami kesulitan pembayaran.

Kedisiplinan dalam membayar PBB bukan hanya menghindari denda, tetapi juga menjaga kondisi keuangan dan legalitas aset Anda.

Denda keterlambatan bayar PBB adalah risiko nyata yang harus dihindari oleh pemilik properti. Selain merugikan secara finansial, tunggakan PBB dapat berdampak pada legalitas, citra, bahkan kepemilikan aset Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam mengelola properti, mencari rumah baru di berbagai daerah seperti rumah di Surabaya, atau ingin menjual aset tanpa ribet, gunakan jasa agen properti profesional dari REMAX yang siap membantu dengan layanan terpercaya.

Tag: legalitas