REMAX Indonesia

Apakah PTSL Gratis? Ini Rincian Biaya PTSL Terbaru

Intan DwiyantiDiperbaharui 18 Nov 2026, 11.57 WIB
Share
Apakah PTSL Gratis? Ini Rincian Biaya PTSL Terbaru
Caption untuk gambar artikel

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, apakah PTSL gratis sepenuhnya? Tidak seluruh prosesnya bebas biaya. Pemerintah menanggung biaya sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat melalui APBN. Sementara itu, pemohon tetap perlu menyiapkan biaya persiapan sebesar Rp150.000 hingga Rp450.000, bergantung pada wilayah.


Ketentuan tersebut penting dipahami sebelum mengikuti program PTSL agar masyarakat mengetahui pengeluaran yang perlu disiapkan dan dapat membedakan pungutan resmi dengan biaya yang tidak sesuai aturan. Berikut penjelasan mengenai ketentuan, rincian biaya, hingga tahapan pendaftarannya.


Apa Itu PTSL?


Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dalam satu wilayah desa atau kelurahan oleh Kementerian ATR/BPN. Program ini berjalan sejak 2017 dan, hingga April 2026, sudah mendaftarkan sekitar 126,55 juta bidang tanah di seluruh Indonesia.


Tujuan utamanya untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus mengurangi potensi sengketa. Oleh karena itu, PTSL diperuntukkan bagi bidang tanah yang belum bersertifikat, bukan untuk proses balik nama atau pemecahan sertifikat yang sudah ada.


Apakah PTSL Gratis? Ini Penjelasan Resminya


PTSL sering disebut sebagai program sertifikasi tanah gratis karena sebagian besar prosesnya memang ditanggung oleh pemerintah. Biaya sosialisasi, pengukuran tanah, hingga penerbitan sertifikat dibiayai melalui APBN. ATR/BPN juga menegaskan bahwa masyarakat tidak dikenakan biaya untuk penerbitan sertifikat dalam program ini.


Meski demikian, terdapat biaya persiapan yang perlu ditanggung pemohon. Pengeluaran ini digunakan untuk mendukung kebutuhan administrasi dan operasional di tingkat desa atau kelurahan.


Jadi, sertifikat yang diterbitkan melalui program PTSL memang tidak dipungut biaya, tetapi masyarakat tetap perlu menyiapkan dana untuk keperluan persiapannya.

Baca Juga: Program Sertifikat Tanah Gratis, Ini Syarat, dan Cara Daftarnya!


Rincian Biaya PTSL Resmi Menurut SKB 3 Menteri


Besaran biaya persiapan PTSL mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Ketentuan tersebut tercantum dalam Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017. Besaran biaya dibagi menjadi lima kategori wilayah sebagai berikut:


  • Kategori I – Rp450.000: Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
  • Kategori II – Rp350.000: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.
  • Kategori III – Rp250.000: antara lain Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo.
  • Kategori IV – Rp200.000: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan.
  • Kategori V – Rp150.000: Pulau Jawa dan Bali.


Dengan pembagian tersebut, masyarakat yang mendaftarkan tanah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, maupun Bali masuk dalam kategori dengan biaya persiapan maksimal Rp150.000.


Perlu diperhatikan bahwa nominal tersebut merupakan batas biaya persiapan berdasarkan ketentuan SKB 3 Menteri. Pungutan yang melebihi batas tanpa dasar peraturan yang sah tidak dibenarkan.


Baca Juga: 3 Cara Cek NJOP Online Jakarta, Mudah dan Praktis


Untuk Apa Biaya Persiapan PTSL Digunakan?


Biaya persiapan yang dibayarkan pemohon digunakan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan program di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penggunaannya mencakup:


  • Penyiapan dokumen.
  • Pengadaan patok batas tanah dan meterai.
  • Operasional petugas desa atau kelurahan.


Dengan demikian, dana tersebut bukan merupakan pembayaran untuk penerbitan sertifikat, melainkan untuk mendukung kebutuhan persiapan administrasi dan pelaksanaan kegiatan PTSL.


Biaya Lain yang Belum Termasuk dalam PTSL


Selain biaya persiapan, ada beberapa pengeluaran lain yang mungkin perlu diperhitungkan. Besarannya bergantung pada kondisi tanah, kelengkapan dokumen, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.


Berikut beberapa komponen yang perlu diketahui:


  • Pembuatan akta. Jika tanah belum memiliki alas hak yang jelas, pemohon mungkin perlu mengurus dokumen atau akta melalui PPAT maupun notaris. Besaran biayanya mengikuti ketentuan yang berlaku.
  • BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tanggal 25 November 2024, sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. Pembebasan ini ditujukan bagi MBR yang memenuhi kriteria, khususnya untuk kepemilikan rumah pertama. Pelaksanaannya mengacu pada peraturan kepala daerah masing-masing.
  • PPh (Pajak Penghasilan). Pajak ini dapat dikenakan atas pengalihan hak tertentu. Namun, terdapat pengecualian melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh, misalnya bagi orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dan nilai pengalihan kurang dari Rp60 juta, yang kini diajukan melalui Coretax.


Selain PTSL, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan program sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terjangkau program PTSL, dengan target satu juta rumah pada 2026.


Baca Juga: Ini Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah dari Orang Tua ke Anak


Cara Memastikan Biaya PTSL Sesuai Ketentuan


Masyarakat perlu berhati-hati apabila diminta membayar sejumlah uang di luar ketentuan. Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN menyatakan bahwa pungutan yang melebihi standar SKB 3 Menteri tanpa dasar peraturan yang sah dapat dikategorikan sebagai pungutan liar.


Untuk menghindari hal tersebut, lakukan beberapa langkah berikut:


  • Cocokkan nominal pembayaran dengan kategori wilayah tempat tanah berada.
  • Minta tanda terima untuk setiap pembayaran.
  • Tanyakan rincian penggunaan dana kepada panitia desa atau kelurahan.
  • Laporkan kepada Kantor Pertanahan setempat apabila menemukan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.


Masyarakat juga perlu waspada terhadap informasi yang mengatasnamakan program pemutihan sertifikat, penghapusan pajak tanah, atau gratis balik nama. ATR/BPN telah membantah kabar tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan informasi yang diterima berasal dari kanal resmi pemerintah.


Syarat dan Tahapan Mengikuti PTSL


Sebelum mendaftar, pastikan Anda memenuhi persyaratan umum program PTSL. Pemohon harus merupakan warga negara Indonesia dan bidang tanah yang didaftarkan belum memiliki sertifikat.


Beberapa dokumen yang umumnya perlu disiapkan antara lain:


  • Surat permohonan.
  • Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
  • Bukti penguasaan atau alas hak tanah, seperti girik atau AJB.
  • SPPT PBB.


Kelengkapan dokumen dapat berbeda di setiap daerah. Karena itu, sebaiknya konfirmasikan persyaratan lebih lanjut kepada kantor desa atau kelurahan setempat.

Setelah dokumen disiapkan, proses pendaftaran PTSL umumnya melalui tahapan berikut:


  1. Sosialisasi dan pendaftaran. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai program, kemudian mendaftarkan bidang tanah melalui kantor desa/kelurahan atau Kantor Pertanahan.
  2. Pemasangan patok dan pengukuran. Pemohon memasang tanda batas tanah untuk memudahkan petugas melakukan pengukuran.
  3. Pengumpulan dan pemeriksaan data. Petugas memeriksa data fisik dan yuridis untuk memastikan kesesuaian informasi bidang tanah dan kepemilikannya.
  4. Pengumuman data selama 14 hari. Data diumumkan di kantor panitia ajudikasi PTSL dan kantor desa/kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikan keberatan.
  5. Penerbitan sertifikat. Jika seluruh persyaratan dan proses pemeriksaan telah terpenuhi, sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan.

.

FAQ Seputar PTSL


1. Apakah PTSL gratis sepenuhnya?


Tidak sepenuhnya. Pemerintah menanggung biaya pengukuran dan penerbitan sertifikat melalui APBN, tetapi pemohon tetap perlu membayar biaya persiapan sesuai kategori wilayah, yaitu Rp150.000–Rp450.000.


2. Berapa biaya PTSL di Pulau Jawa dan Bali?


Biaya persiapan untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali maksimal Rp150.000 per bidang tanah, sesuai Kategori V dalam SKB 3 Menteri.


3. Apakah biaya persiapan PTSL sudah termasuk BPHTB dan PPh?


Belum. Biaya persiapan tidak mencakup BPHTB, PPh, maupun pengeluaran lain seperti pembuatan akta apabila diperlukan.


4. Bagaimana jika diminta membayar lebih dari ketentuan?


Mintalah penjelasan dan dasar peraturan atas pungutan tersebut. Simpan bukti pembayaran dan laporkan kepada Kantor Pertanahan setempat apabila ditemukan pungutan yang tidak sesuai aturan.


5. Apakah PTSL bisa digunakan untuk tanah yang sudah bersertifikat?


Tidak. PTSL merupakan program pendaftaran tanah untuk pertama kali, sehingga diperuntukkan bagi bidang tanah yang belum bersertifikat.


Kesimpulan


PTSL merupakan program pemerintah yang membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Meskipun penerbitan sertifikatnya ditanggung oleh negara, pemohon tetap perlu menyiapkan biaya persiapan sebesar Rp150.000–Rp450.000 sesuai kategori wilayah.


Dengan memahami ketentuan tersebut, masyarakat dapat mempersiapkan dokumen dan anggaran sejak awal serta menghindari pungutan yang tidak sesuai aturan.

Jika Anda sedang berencana menjual, membeli, atau menyewakan properti, pastikan seluruh aspek legalitasnya sudah diperiksa. Temukan berbagai informasi dan panduan properti lainnya di Blog REMAX, atau hubungi agen profesional REMAX melalui remax.co.id untuk membantu kebutuhan transaksi properti Anda.



Komentar

Belum ada komentar
logo remax baloon